Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak | PERMENPANRB Nomor 66 Tahun 2021

Juni 08, 2022 Posting Komentar

Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak (Canva/jfteori.com)

Apa Itu Pemeriksa Pajak ?

Jabatan fungsional Pemeriksa Pajak adalah salah satu bagian dari karier PNS yang terdiri dari bermacam-macam jenis jabatan berdasarkan keterampilan dan keahliannya. Jabatan fungsional Pemeriksa Pajak diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2016 dan telah diubah dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2021. Berikut adalah hal-hal yang perlu diketahui tentang jabatan fungsional Pemeriksa Pajak diantaranya adalah:

Daftar Isi 1. Pengertian 2. Instansi Pembina 3. Persyaratan Jabatan 4. Kategori dan Jenjang Jabatan 5. Unsur dan Sub Unsur Kegiatan 6. Uraian Kegiatan a. Uraian Kegiatan Pemeriksa Pajak Ahli Pertama b. Uraian Kegiatan Pemeriksa Pajak Ahli Muda c. Uraian Kegiatan Pemeriksa Pajak Ahli Madya d. Uraian Kegiatan Pemeriksa Pajak Ahli Utama 7. Grade dan Tunjangan Jabatan 8. Pejabat yang berwenang menilai angka kredit 9. Regulasi Terkait

Pengertian

Jabatan fungsional Pemeriksa Pajak adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengujian kepatuhan perpajakan dan/atau penegakan hukum perpajakan, termasuk pemeriksaan perpajakan dan tindakan analisis untuk kepentingan perpajakan.

Instansi Pembina

Instansi Pembina jabatan fungsional Pemeriksa Pajak adalah Kementerian Keuangan.

Pengangkatan dalam Jabatan

Pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional Pemeriksa Pajak dapat diduduki melalui metode pengangkatan sebagai berikut:

pertama
perpindahan dari jabatan lain
promosi

Beberapa persyaratan dalam pengangkatan berbeda pada masing-masing metode pengangkatan, yaitu:

Pengangkatan pertama, dengan persyaratan sebagai berikut:

berstatus PNS
memiliki integritas dan moralitas yang baik
sehat jasmani dan rohani
berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ekonomi, keuangan, hukum, administrasi publik, komunikasi, teknik yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, atau perpajakan
nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir

Pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional Pemeriksa Pajak melalui metode ini merupakan untuk mengisi lowongan kebutuhan jabatan fungsional Pemeriksa Pajak dari calon PNS.

PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pemeriksa Pajak dengan waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain, dengan persyaratan sebagai berikut:

berstatus PNS
memiliki integritas dan moralitas yang baik
sehat jasmani dan rohani
berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ekonomi, keuangan, hukum, administrasi publik, komunikasi, teknik, perpajakan, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan fungsional Pemeriksa Pajak yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk jabatan fungsional Pemeriksa Pajak Ahli Pertama sampai dengan jabatan fungsional Pemeriksa Pajak Ahli Madya
berijazah paling rendah magister bidang ekonomi, keuangan, hukum, administrasi publik, komunikasi, teknik, perpajakan, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan fungsional Pemeriksa Pajak yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk jabatan fungsional Pemeriksa Pajak Ahli Utama
mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina
memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pemeriksaan perpajakan, pengujian kepatuhan perpajakan, dan/atau penegakan hukum perpajakan paling singkat 2 (dua) tahun
nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
berusia paling tinggi:

53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional Pemeriksa Pajak Ahli Pertama, dan Pemeriksa Pajak Ahli Muda
55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional Pemeriksa Pajak Ahli Madya
60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional Pemeriksa Pajak Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi
63 (enam puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional Pemeriksa Pajak Ahli Utama dari jabatan fungsional ahli utama lain

Pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional Pemeriksa Pajak melalui metode ini harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.

Pengangkatan melalui promosi, dengan persyaratan sebagai berikut:

mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina
nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
memiliki rekam kerja yang baik
tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS
tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS

PNS yang diangkat ke dalam jabatan fungsional Pemeriksa Pajak dengan menggunakan metode ini dilaksanakan dalam hal:

PNS yang belum menduduki jabatan fungsional Pemeriksa Pajak; atau
kenaikan jenjang jabatan fungsional Pemeriksa Pajak satu tingkat lebih tinggi

PNS yang diangkat ke dalam jabatan fungsional Pemeriksa Pajak dengan menggunakan metode ini harus mempertimbangkan ketersedian lowongan jenjang yang akan diduduki dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka Kredit yang diperoleh dari metode pengangkatan ini dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.

Kategori dan Jenjang Jabatan

Jabatan fungsional Pemeriksa Pajak merupakan jabatan fungsional hanya memiliki kategori keahlian. Jenjang jabatan fungsional Pemeriksa Pajak terdiri dari jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya dan Ahli Utama.

Unsur dan Sub Unsur Kegiatan

Unsur kegiatan tugas jabatan fungsional Pemeriksa Pajak yang dapat nilai angka kreditnya, terdiri atas:

pengujian kepatuhan perpajakan
penegakan hukum perpajakan

sehingga sub unsur dari unsur kegiatan jabatan fungsional Pemeriksa Pajak yang dapat nilai angka kreditnya, terdiri atas:

pengujian kepatuhan perpajakan, meliputi:

analisis ketentuan teknis perpajakan
pengawasan perpajakan
pemeriksaan kepatuhan perpajakan

penegakan hukum perpajakan, meliputi:

intelijen perpajakan
pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan dan investigasi
forensik digital perpajakan
penagihan perpajakan
penelaahan keberatan dan penanganan sengketa perpajakan

Uraian Kegiatan

Jenjang Ahli Pertama

Uraian kegiatan Pemeriksa Pajak Ahli Pertama, meliputi:

melakukan analisis atas ketentuan teknis perpajakan kriteria 1
melakukan diseminasi terkait pelaksanaan strategi atau ketentuan teknis di bidang perpajakan kriteria 1
melakukan kajian aspek substantif ketentuan teknis perpajakan dalam rangka evaluasi kriteria 1
melakukan analisis strategi perpajakan atas penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, dan pengawasan kepatuhan wajib pajak kriteria 1
melakukan analisis atas dampak kondisi makro ekonomi, kebijakan perpajakan, dan kebijakan umum terhadap kepatuhan wajib pajak untuk menentukan strategi perpajakan kriteria 1
melakukan analisis atas pembentukan atau renegosiasi kerja sama di bidang perpajakan dengan instansi atau lembaga dalam dan luar negeri kriteria 1
merumuskan analisis teknis operasional di bidang penggalian potensi perpajakan dan pengelolaan penerimaan perpajakan untuk digunakan oleh unit vertikal sebagai penyusun
merumuskan profil dan estimasi penerimaan pajak per wajib pajak kriteria 2
melakukan analisis tanggapan konsultasi teknis perpajakan dari wajib pajak kriteria 2
melakukan analisis kepatuhan formal wajib pajak kriteria 2
merumuskan surat tagihan pajak kriteria 2
melakukan analisis atas kepatuhan material wajib pajak kriteria 2
melakukan analisis atas hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak kriteria 2
melakukan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan kriteria 2
melakukan kunjungan penggalian potensi atau pendalaman proses bisnis ke wajib pajak kriteria 2
melakukan kegiatan pengamatan dalam rangka perluasan basis data perpajakan dan/atau penggalian potensi pajak kriteria 2
melakukan pemeriksaan data konkret atau pemeriksaan tujuan lain kriteria 2
menyusun data dan informasi hasil pengawasan perpajakan (alat keterangan) kriteria 2
merumuskan hasil analisis potensi pajak kriteria 3
melakukan pendalaman analisis dengan pengampu wajib pajak kriteria 3
merumuskan materi baru pada repository penggalian potensi
melakukan kegiatan pemantauan atau evaluasi atas laporan hasil analisis potensi kriteria 3
melakukan analisis bahan evaluasi untuk menentukan efektivitas proses identifikasi dan penilaian risiko
melakukan penerapan model kepatuhan risiko ke dalam sistem informasi
menganalisis bahan untuk penyusunan dan penerapan strategi komunikasi manajemen risiko kepatuhan wajib pajak
menganalisis bahan identifikasi kelemahan variabel manajemen risiko kepatuhan wajib pajak, model risiko, model analisis, dan risk engine
menganalisis bahan penyusunan laporan dampak penerapan manajemen risiko kepatuhan wajib pajak
merumuskan laporan hasil visualisasi atau layanan mandiri
merumuskan rancangan awal rencana strategis, rencana kerja tahunan, kebijakan kebutuhan data, dan kebijakan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain prioritas
melakukan penelaahan terhadap materi sosialisasi dan komunikasi manajemen perubahan pengelolaan data dan informasi
melakukan pemintaan data dan konfirmasi dalam rangka penyusunan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain
melakukan identifikasi rencana pemanfaatan data
melakukan analisis atas manajemen risiko pengelolaan data dan pelaksanaan manajemen risiko
melakukan kajian atas standar tata kelola data berdasarkan referensi yang diakui secara umum
melakukan analisis terhadap permintaan perluasan atau pemutakhiran kewenangan akses data perpajakan
melakukan pengujian bahan rancangan prosedur pengelolaan master data dan data referensi
melakukan pengujian bahan rancangan arsitektur data internal dan eksternal pada enterprise data warehouse (EDW)
menganalisis model dan desain data pada enterprise data warehouse (EDW) kriteria 2
melakukan pengujian bahan kebijakan integrasi data dan interoperabilitas
menganalisis umpan balik pengguna data dan informasi perpajakan atas data dan informasi yang telah didistribusikan
menganalisis hasil pengolahan data dan informasi berdasarkan umpan balik pengguna data dan konfirmasi pihak terkait
melakukan analisis data wajib pajak
melakukan pemeriksaan di tempat wajib pajak kriteria 2
memeriksa buku, catatan, dan dokumen wajib pajak dan pihak eksternal yang terkait dengan pemeriksaan kriteria 1
memeriksa buku, catatan, dan dokumen wajib pajak dan pihak eksternal yang terkait dengan pemeriksaan kriteria 2
merumuskan daftar temuan hasil pemeriksaan
melakukan pembahasan akhir atas temuan pemeriksaan dengan wajib pajak kriteria 2
merumuskan laporan hasil pemeriksaan kriteria 2
merumuskan nota penghitungan kriteria 1
merumuskan nota penghitungan kriteria 2
menganalisis data dan informasi risiko berdasarkan area pelayanan pajak
melaksanakan survei pendahuluan implementasi kebijakan dan prosedur perpajakan baru
merumuskan rancangan perangkat pemantauan kepatuhan implementasi kebijakan dan prosedur perpajakan
merumuskan pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan pajak
melakukan pemeriksaan kepatuhan kriteria khusus
melaksanakan pemeriksaan kepatuhan kriteria 1
melakukan evaluasi penerapan kegiatan, program, dan kebijakan perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
melaksanakan reviu kepatuhan perpajakan kriteria 1
melaksanakan reviu kepatuhan perpajakan kriteria 2
menganalisis dan memberikan penilaian atas tanggapan tertulis terhadap kegiatan pemeriksaan kepatuhan
merumuskan materi usulan kegiatan intelijen perpajakan
merumuskan materi rencana kerja intelijen perpajakan atau rencana kerja intelijen perpajakan perubahan
melakukan analisis data dan/atau informasi dalam rangka analisis intelijen stratejik perpajakan
melakukan analisis data dan/atau informasi dalam rangka analisis intelijen penggalian potensi perpajakan
melakukan pengawasan dan pengendalian (wasdal) pengumpulan data dan/atau informasi dalam operasi intelijen perpajakan
melakukan analisis data dan/atau informasi intelijen dalam rangka pengembangan informasi, data, laporan, dan pengaduan
melakukan pengamanan intelijen perpajakan
melakukan penggalangan intelijen perpajakan
merumuskan materi ekonomi laporan harian intelijen dalam rangka koordinasi intelijen negara
merumuskan materi rekomendasi intelijen perpajakan untuk peningkatan kualitas data perpajakan
melakukan evaluasi teknis kegiatan intelijen perpajakan
melakukan inventarisasi sarana dan dokumen pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan
melakukan observasi lapangan sebelum penyerahan pemberitahuan atau pemeriksaan lapangan
merumuskan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait
melakukan inventarisasi keterangan dan/atau bukti yang diminta
melakukan pengunduhan data elektronik dan/atau bahan bukti hasil kegiatan forensic digital
merumuskan berita acara penolakan atas pemeriksaan bukti permulaan
merumuskan laporan pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan di lokasi
melakukan peminjaman bahan bukti yang diperlukan dalam pemeriksaan bukti permulaan
merumuskan laporan pemeriksaan bukti permulaan
merumuskan laporan kejadian tindak pidana di bidang perpajakan
mengumpulkan dan melakukan pengembalian bahan bukti
melakukan pemeriksaan bahan bukti
merumuskan laporan penanganan tindak pidana yang diketahui seketika
merumuskan materi dan mengikuti rapat penelaahan usul pemeriksaan bukti permulaan
merumuskan materi dan mengikuti rapat penelaahan tindak lanjut pemeriksaan bukti permulaan
merumuskan usulan untuk dilakukan pencegahan/perpanjangan/pencabutan pencegahan ke luar negeri
menyusun permintaan bantuan ahli
menyusun surat panggilan saksi atau tersangka atau ahli
melakukan pemeriksaan terhadap saksi
merumuskan surat permintaan bantuan kepada korwas penyidik pegawai negeri sipil untuk membawa dan menghadirkan tersangka atau saksi ke tempat pemeriksaan
merumuskan surat perintah penggeledahan
melakukan penggeledahan rumah atau badan
menyusun permintaan izin penyitaan kepada pengadilan negeri dalam rangka memperoleh izin tertulis penyitaan
merumuskan surat perintah penyitaan
melakukan identifikasi perincian barang yang disita
menyusun permintaan bantuan menangguhkan atau memperpanjang penahanan tersangka kepada korwas penyidik pegawai negeri sipil atau kejaksaan atau rumah tahanan
melakukan permintaan peminjaman tersangka kepada korwas penyidik pegawai negeri sipil atau kejaksaan atau rumah tahanan
menyusun berkas perkara
menyusun surat pemberitahuan penyerahan berkas perkara kepada tersangka
menyusun pemberitahuan penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan
menyusun surat permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan terkait akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan melalui aplikasi
melakukan kegiatan pengamatan dalam rangka penyidikan tindak pidana perpajakan
melakukan analisis pengaduan kompleksitas rendah
melakukan pengusulan pembentukan tim pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket)
merumuskan laporan hasil pengumpulan bahan dan keterangan kompleksitas rendah
menyiapkan sarana dan dokumen pelaksanaan kegiatan investigasi
merumuskan analisis dan rekomendasi atas hasil investigasi kompleksitas rendah
melakukan permintaan keterangan dan/atau bukti dalam penanganan pengaduan kompleksitas rendah
melakukan kegiatan forensik digital dalam rangka penanganan pengaduan
melakukan kegiatan pengamatan atau penjejakan dalam rangka penanganan pengaduan
merumuskan rekomendasi penegakan hukum kompleksitas rendah
melakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi basis data pemetaan perilaku wajib pajak dan pihak terkait lainnya
melakukan identifikasi proses bisnis dan sistem elektronik wajib pajak kompleksitas rendah
melakukan identifikasi objek forensik digital kriteria 4
melakukan perolehan data elektronik kriteria 4
melakukan pengolahan data elektronik kriteria 1
melakukan analisis data elektronik kriteria 1
merumuskan ikhtisar pengolahan dan analisis data elektronik
merumuskan laporan forensik digital
melakukan pemusnahan bukti elektronik
melakukan pengujian forensik digital dalam rangka nonprojustitia
mengembangkan perangkat forensik digital
melakukan pemeliharaan dan kalibrasi sistem elektronik laboratorium forensik digital
melakukan uji implementasi panduan teknis laboratorium
menyusun profil penunggak pajak yang meliputi penelitian penunggak pajak dan ketetapan pajak kriteria 3
melakukan pemutakhiran profil penunggak pajak termasuk ketetapan pajak kriteria 3
melakukan validasi atas ketetapan pajak hasil pemeriksaan, penelitian, dan penagihan pajak tingkat dasar kriteria 3
melakukan verifikasi wajib pajak pailit kriteria 3
melakukan permintaan bantuan penagihan kepada wajib pajak atau penanggung pajak tertentu kriteria 3
melakukan permintaan keterangan/penjelasan kepada pihak ketiga terkait penagihan pajak kepada wajib pajak atau penanggung pajak tertentu kriteria 3
melakukan penelitian atas penyusunan surat pembatalan/pembetulan/salinan dokumen penagihan pajak dasar kriteria 3
melakukan penelitian atas penyusunan surat pembatalan/pembetulan/salinan dokumen penagihan pajak lanjutan kriteria 3
melakukan inventarisasi barang sitaan kriteria 3
menganalisis bahan dan data atas sengketa keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar
menyusun matriks sengketa dalam rangka proses penyelesaian sengketa keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk sengketa dengan kriteria 2
melakukan pembahasan terkait dengan materi yang disengketakan dalam rangka proses penyelesaian sengketa keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk sengketa dengan kriteria 2
menyusun kertas kerja penelitian dalam rangka proses penyelesaian sengketa keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk sengketa dengan kriteria 2
merumuskan laporan penelitian sengketa keberatan sebelum surat pemberitahuan untuk hadir atau laporan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk sengketa dengan kriteria 2
melakukan pembahasan dan memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan atas hasil penelitian keberatan dengan wajib pajak untuk sengketa dengan kriteria 2
merumuskan laporan hasil penelitian pembahasan dengan wajib pajak untuk sengketa dengan kriteria 2
menganalisis data yang belum terungkap dalam pemeriksaan atau ditemukan dalam proses keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar
menganalisis bahan dan materi konsep surat tanggapan atau surat uraian banding
menyusun matriks dalam rangka proses penyelesaian permohonan nonkeberatan selain pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk permohonan dengan kriteria 1
melakukan pembahasan dalam rangka proses penyelesaian permohonan nonkeberatan selain pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk permohonan dengan kriteria 1
menyusun kertas kerja penelitian dalam rangka proses penyelesaian permohonan nonkeberatan selain pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk permohonan dengan kriteria 1
merumuskan laporan penelitian atas permohonan nonkeberatan selain pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk permohonan dengan kriteria 1
menganalisis bahan dan materi konsep surat tanggapan
melakukan analisis data atau keterangan atau konfirmasi untuk disampaikan dalam persidangan terkait sengketa kriteria 2
melakukan pembahasan materi sengketa banding atau gugatan di pengadilan pajak dengan pegawai atau pejabat terkait dan/atau menghadirkan pegawai/pejabat terkait dalam persidangan di pengadilan pajak untuk sengketa kriteria 2
melaksanakan proses beracara sidang banding atau gugatan di pengadilan pajak untuk sengketa kriteria 2
merumuskan penjelasan tertulis atas pertanyaan atau perintah majelis hakim pengadilan pajak dan/atau penyataan/penjelasan tertulis pemohon banding atau penggugat untuk sengketa kriteria 2
melakukan proses pengujian bukti sehubungan dengan penanganan sengketa banding atau gugatan di pengadilan pajak untuk sengketa kriteria 2
merumuskan kesimpulan/pendapat akhir atas sengketa banding atau gugatan di pengadilan pajak untuk sengketa kriteria 2
merumuskan berita acara uji bukti atas sengketa banding atau gugatan di pengadilan pajak untuk sengketa kriteria 2
melakukan permintaan data dan/atau dokumen dalam rangka penelaahan sejawat sesuai dengan program penelaahan sejawat
mengevaluasi pemenuhan prosedur, pemenuhan ketentuan formal dan ketentuan material atas keputusan keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk sengketa kriteria 2
mengevaluasi pemenuhan prosedur, pemenuhan ketentuan formal dan ketentuan material atas keputusan nonkeberatan selain pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sengketa kriteria 2
mengevaluasi ketentuan formal, proses pembuktian, pertimbangan yuridis, dan pengambilan kesimpulan majelis dalam putusan banding atau gugatan dan peninjauan kembali mahkamah agung sengketa kriteria 2
merumuskan memori peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak sengketa kriteria 2
merumuskan kontra memori peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak sengketa kriteria 2
melakukan analisis awal atas permintaan pelaksanaan mutual agreement procedure (MAP) dari pemohon dan/atau negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda
melakukan pemberitahuan atau konfirmasi kepada negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda atas permintaan pelaksanaan mutual agreement procedure (MAP) yang diterima;
melakukan input atau pemutakhiran dalam manajemen kasus sistem informasi
melakukan penelitian atas pemenuhan persyaratan dari permohonan mutual agreement procedure (MAP) yang diterima
melakukan analisis atas permohonan mutual agreement procedure (MAP) yang diterima untuk menentukan peraturan rujukan terkait
menyusun matriks sengketa atas permohonan mutual agreement procedure (MAP)
melakukan pengumpulan bukti di lokasi kegiatan usaha wajib pajak dalam rangka perundingan mutual agreement procedure (MAP)
melakukan permintaan klarifikasi dengan wajib pajak dalam peninjauan tempat kegiatan usaha dalam rangka perundingan mutual agreement procedure (MAP)
melakukan permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen dalam rangka perundingan mutual agreement procedure (MAP)
menyusun berita acara ketidakhadiran pembahasan sengketa mutual agreement procedure (MAP)
menyusun permintaan keterangan atau konfirmasi kepada pihak lain yang terkait dalam rangka perundingan mutual agreement procedure (MAP)
melakukan analisis bahan dalam rangka penyusunan surat permintaan pertukaran informasi untuk perundingan mutual agreement procedure (MAP)
merumuskan surat permintaan pertukaran informasi dalam rangka perundingan mutual agreement procedure (MAP)
menyusun surat usulan pemeriksaan tujuan lain dalam rangka perundingan mutual agreement procedure (MAP)
menganalisis data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan tujuan lain dalam rangka penyiapan bahan perundingan mutual agreement procedure (MAP)
merumuskan materi usulan agenda rapat komite pembahas mutual agreement procedure (MAP)
melakukan konfirmasi agenda perundingan mutual agreement procedure (MAP) kepada negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda
melakukan penelitian pemenuhan persyaratan pencabutan permohonan mutual agreement procedure (MAP)
melakukan analisis terhadap kelengkapan pemenuhan persyaratan pembaruan permintaan pelaksanaan mutual agreement procedure (MAP)
merumuskan usulan mengenai disetujui atau tidak disetujuinya pembaruan permintaan pelaksanaan mutual agreement procedure (MAP)
melakukan permintaan informasi kepada unit kerja atau pihak terkait dalam rangka memastikan penerapan hasil perundingan mutual agreement procedure (MAP)
melakukan pemutakhiran basis data statistik kasus mutual agreement procedure (MAP)
menyusun konfirmasi status kasus mutual agreement procedure (MAP) kepada negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda
menyusun usulan kepada unit terkait untuk memutakhirkan data statistik kasus mutual agreement procedure (MAP)
melakukan pengumpulan bahan evaluasi pelaksanaan mutual agreement procedure (MAP)
melakukan analisis awal atas permohonan advance pricing agreement (APA) dari pemohon atau negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda
melakukan pemberitahuan tertulis kepada wajib pajak sehubungan dengan permohonan advance pricing agreement (APA) dari negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda
melakukan penelitian atas pemenuhan persyaratan formal dari permohonan advance pricing agreement (APA) atau permohonan peninjauan kembali advance pricing agreement (APA) yang diterima
melakukan penelitian kesesuaian dan kelengkapan atas dokumen permohonan atau permohonan peninjauan kembali advance pricing agreement (APA)
menyusun matriks permohonan advance pricing agreement (APA) dengan performa wajib pajak sebelum tahun diajukannya permohonan advance pricing agreement (APA)
menyusun matriks permohonan peninjauan kembali advance pricing agreement (APA)
melakukan permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen dalam rangka advance pricing agreement (APA)
melakukan pengumpulan bukti di lokasi kegiatan usaha wajib pajak dalam rangka perundingan advance pricing agreement (APA)
melakukan permintaan klarifikasi dengan wajib pajak dalam peninjauan tempat kegiatan usaha terkait perundingan advance pricing agreement (APA)
menyusun permintaan keterangan atau konfirmasi kepada pihak lain yang terkait dalam rangka perundingan advance pricing agreement (APA)
menyusun permintaan data dan informasi ke unit kerja terkait dalam rangka perundingan advance pricing agreement (APA)
menyusun usulan pemeriksaan tujuan lain dalam rangka perundingan advance pricing agreement (APA)
menganalisis data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan tujuan lain dalam rangka penyiapan bahan perundingan advance pricing agreement (APA)
melakukan analisis bahan dalam rangka penyusunan surat permintaan pertukaran informasi terkait perundingan advance pricing agreement (APA)
merumuskan dan menyampaikan surat permintaan pertukaran informasi terkait perundingan advance pricing agreement (APA)
melakukan penyiapan materi pembahasan dengan komite pembahas advance pricing agreement (APA)
merumuskan materi usulan agenda rapat komite pembahas advance pricing agreement (APA)
melakukan konfirmasi agenda perundingan advance pricing agreement (APA) kepada negara mitra negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda
menyusun penugasan delegasi perunding advance pricing agreement (APA)
melakukan penelitian terhadap kelengkapan pemenuhan persyaratan pembaruan permohonan advance pricing agreement (APA) bilateral
merumuskan usulan mengenai disetujui atau tidak disetujuinya pembaruan permohonan advance pricing agreement (APA) bilateral
merumuskan laporan penelaahan advance pricing agreement (APA)
melakukan penelitian pemenuhan persyaratan pencabutan permohonan advance pricing agreement (APA)
merumuskan laporan penelaahan advance pricing agreement (APA) sumir
melakukan pemberitahuan tertulis kepada wajib pajak untuk melakukan klarifikasi dalam rangka evaluasi advance pricing agreement (APA)
melakukan permintaan klarifikasi dan dokumen pendukungnya dari wajib pajak dalam rangka evaluasi advance pricing agreement (APA)
merumuskan ikhtisar dan kronologis sengketa berdasar permohonan bantuan hukum dan dokumen pendukung lainnya
menyusun surat kuasa khusus ke pengadilan atau badan/lembaga terkait
menyusun permintaan data, informasi, dan/atau dokumen kepada pihak terkait
menganalisis aspek formal dan material atas objek sengketa kriteria 1
merumuskan tanggapan hukum sengketa kriteria 1
melakukan analisis atas kedudukan hukum, permasalahan hukum, dan pokok sengketa dalam rangka merumuskan posita dan petitum dalam keberatan (renvoi) atau gugatan atau perlawanan pihak ketiga atau rekonvensi
melakukan inventarisasi, penggandaan, dan pemeteraian kemudian dokumen yang akan diajukan sebagai alat bukti surat
merumuskan daftar pertanyaan sebagai bahan diskusi/konsultasi
melakukan pernyataan banding atau kasasi atau peninjauan kembali ke pengadilan tingkat pertama terkait
melakukan pemeriksaan dan analisis berkas inzage di panitera pengganti
melakukan serah terima memori banding atau kasasi atau peninjauan kembali ke pengadilan tingkat pertama terkait
melakukan serah terima kontra memori banding atau kasasi atau peninjauan kembali ke pengadilan tingkat pertama terkait
merumuskan usulan penunjukan arbiter
melakukan penyiapan dokumen yang diperlukan untuk kegiatan pendampingan (peraturan terkait dan dokumen lain)

Jenjang Ahli Muda

Uraian kegiatan Pemeriksa Pajak Ahli Muda, meliputi:

melakukan analisis atas ketentuan teknis perpajakan kriteria 2
melakukan publikasi atau dengar pendapat atas hasil analisis strategi atau ketentuan teknis perpajakan
menyusun materi substantif ketentuan teknis di bidang perpajakan kriteria 2
melaksanakan sinkronisasi ketentuan, petunjuk pelaksanaan, dan teknis operasional perpajakan dalam rangka menyinergikan ketentuan perpajakan kriteria 2
melakukan diseminasi terkait pelaksanaan strategi atau ketentuan teknis di bidang perpajakan kriteria 2
melakukan kajian aspek substantif ketentuan teknis perpajakan dalam rangka evaluasi kriteria 2
menyusun penegasan dan tanggapan atau jawaban tertulis terkait kebijakan perpajakan kriteria 2
melakukan analisis strategi perpajakan atas penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, dan pengawasan kepatuhan wajib pajak kriteria 2
melakukan analisis atas dampak kondisi makro ekonomi, kebijakan perpajakan, dan kebijakan umum terhadap kepatuhan wajib pajak untuk menentukan strategi perpajakan kriteria 2
melakukan analisis atas pembentukan atau renegosiasi kerja sama di bidang perpajakan dengan instansi atau lembaga dalam dan luar negeri kriteria 2
melakukan evaluasi atas implementasi strategi dan kebijakan penggalian potensi, kepatuhan wajib pajak, penerimaan pajak, dampak kebijakan perpajakan, dan kerja sama di bidang perpajakan
merumuskan analisis teknis operasional di bidang penggalian potensi perpajakan dan pengelolaan penerimaan perpajakan untuk digunakan oleh unit vertikal sebagai editor
merumuskan pemetaan wajib pajak
merumuskan profil dan estimasi penerimaan pajak per wajib pajak kriteria 3
melakukan analisis tanggapan konsultasi teknis perpajakan dari wajib pajak kriteria 3
melakukan analisis kepatuhan formal wajib pajak kriteria 3
merumuskan surat tagihan pajak kriteria 3
melakukan analisis atas kepatuhan material wajib pajak kriteria 3
melakukan analisis atas hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak kriteria 3
melakukan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan kriteria 3
melakukan kunjungan penggalian potensi atau pendalaman proses bisnis ke wajib pajak kriteria 3
melakukan kegiatan pengamatan dalam rangka perluasan basis data perpajakan dan/atau penggalian potensi pajak kriteria 3
melakukan pemeriksaan data konkret atau pemeriksaan tujuan lain (petugas pemeriksa pajak) kriteria 3
menyusun data dan informasi hasil pengawasan perpajakan (alat keterangan) kriteria 3
merumuskan laporan hasil analisis potensi pajak kriteria 4
melakukan pendalaman analisis dengan pengampu wajib pajak kriteria 4
melakukan kegiatan pemantauan atau evaluasi atas laporan hasil analisis potensi kriteria 4
melakukan analisis identifikasi risiko
merumuskan data pendukung dan peta risiko, untuk bahan penyusunan penilaian risiko
menganalisis bahan untuk penyusunan penilaian dan penentuan prioritas risiko
menganalisis bahan untuk penyusunan model risiko kepatuhan menggunakan data internal dan eksternal
melakukan analisis dalam rangka pengujian atas model kepatuhan risiko yang telah dikembangkan
melakukan analisis dalam rangka peningkatan kualitas atas hasil pemetaan manajemen risiko kepatuhan wajib pajak
melakukan analisis atas tingkat risiko residual yang dapat ditoleransi
menganalisis bahan untuk penyusunan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko kepatuhan wajib pajak
melakukan analisis sifat dan tingkat risiko residual hasil implementasi mitigasi risiko dalam rangka monitoring, penelaahan, dan mitigasi lebih lanjut
melakukan eskalasi atas setiap permasalahan yang muncul dalam keseluruhan proses manajemen risiko kepatuhan wajib pajak
menganalisis bahan untuk pemetaan dan perencanaan kebutuhan teknologi dan metodologi dalam rangka analisis sains data
merumuskan algoritma atas pola-pola kasus menggunakan metodologi sains data
merumuskan model dan otomasi atas pola-pola kasus menggunakan metodologi sains data
mengidentifikasi kebutuhan pengguna terhadap laporan penyandingan data dan hasil analisis data
menyediakan layanan mandiri dalam bentuk visual untuk otomasi output sains data
merumuskan permintaan masukan atau tanggapan kepada para pemangku kepentingan
melakukan penelaahan konsep rencana strategis, rencana kerja tahunan, dan kebijakan lain
melakukan diseminasi dan komunikasi manajemen perubahan pengelolaan data
merumuskan usulan perubahan aturan, usulan perjanjian kerja sama, atau analisis lainnya hasil pelaksanaan pembahasan kerja sama
melakukan dokumentasi tahap pembuatan use case, persiapan data, pembentukan data, atau penjaminan kualitas data
menyusun strategi dan prosedur keamanan data berdasarkan hasil laporan analisis identifikasi dan pengukuran risiko terkait keamanan data
merumuskan perjanjian tingkat layanan terkait pengelolaan data
menganalisis model dan desain data pada enterprise data warehouse (EDW) kriteria 3
melakukan analisis penentuan metode evaluasi, kebutuhan data, dan rencana evaluasi
melakukan permintaan keterangan atau konfirmasi kepada pihak terkait atas tata kelola dan/atau kualitas data dan informasi
melakukan penelitian komprehensif terhadap wajib pajak dalam rangka penggalian potensi pajak
melakukan analisis permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap wajib pajak dalam rangka penggalian potensi pajak
merumuskan rencana pemeriksaan dan rencana program pemeriksaan kriteria 1
merumuskan rencana pemeriksaan dan rencana program pemeriksaan kriteria 2
melakukan pemeriksaan di tempat wajib pajak kriteria 1
melakukan permintaan keterangan dan/atau bukti kepada wajib pajak
melakukan asistensi dalam proses pemeriksaan pajak sebagai tenaga ahli
melakukan pembahasan akhir atas temuan pemeriksaan dengan wajib pajak kriteria 1
menyiapkan materi quality assurance (QA)
merumuskan laporan hasil pemeriksaan kriteria 1
merumuskan proposal rencana pemeriksaan kepatuhan tahunan
menganalisis informasi dan/atau data awal rencana kegiatan evaluasi perpajakan
merumuskan rencana kerja pengujian kepatuhan dan analisis data untuk penentuan sampel pemeriksaan kepatuhan
melaksanakan pemeriksaan kepatuhan kriteria 2
merumuskan rencana kerja kegiatan evaluasi dan penilaian
melakukan evaluasi atau analisis kebijakan atas temuan dan rekomendasi pihak eksternal
melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi dan penilaian
merumuskan laporan tahunan rekomendasi hasil pemeriksaan kepatuhan
melakukan penjaminan kualitas pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan, evaluasi, dan reviu kepatuhan perpajakan
melakukan penelitian materi usulan kegiatan intelijen perpajakan
melakukan penelitian materi rencana kegiatan intelijen perpajakan atau rencana kegiatan intelijen perpajakan perubahan
merumuskan materi laporan pengumpulan data dan/atau informasi dalam rangka analisis intelijen stratejik perpajakan
merumuskan materi laporan pengumpulan data dan/atau informasi dalam rangka analisis intelijen penggalian potensi perpajakan
merumuskan materi laporan pengumpulan data dan/atau informasi dalam rangka operasi intelijen perpajakan
merumuskan materi laporan pengumpulan data dan/atau informasi dalam rangka analisis intelijen dalam rangka pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan
melakukan pengawasan dan pengendalian selama pelaksanaan pengamanan intelijen perpajakan
melakukan pengawasan dan pengendalian selama pelaksanaan penggalangan intelijen perpajakan
melakukan penelaahan atas materi ekonomi laporan harian intelijen dalam rangka koordinasi intelijen negara
melakukan pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen perpajakan
merumuskan materi laporan hasil intelijen perpajakan analisis intelijen stratejik perpajakan
merumuskan materi laporan hasil intelijen perpajakan selain analisis intelijen stratejik perpajakan
merumuskan materi lembar informasi intelijen perpajakan
merumuskan materi laporan atensi intelijen perpajakan
melakukan pengawasan dan pengendalian (wasdal) selama pelaksanaan dukungan tugas unit pelaksana kegiatan intelijen perpajakan lain atau dukungan tugas pengamatan
merumuskan dokumen permintaan membuka rahasia nasabah penyimpan
menyusun daftar pihak yang akan dipanggil berdasar analisis tindak pidana perpajakan yang diduga terjadi
melakukan permintaan bahan bukti dan/atau keterangan kriteria 1
melakukan permintaan bahan bukti dan/atau keterangan kriteria 2
melakukan permintaan bahan bukti dan/atau keterangan kriteria 3
melakukan permintaan bahan bukti dan/atau keterangan kriteria 4
melakukan identifikasi kebutuhan dan/atau permintaan dukungan kegiatan forensik digital
melakukan penyegelan tempat atau ruang atau barang
melakukan analisis kasus dan yuridis atas peristiwa pidana
melakukan pemeriksaan tempat, ruang, dan/atau barang kriteria 1
melakukan pemeriksaan tempat, ruang, dan/atau barang kriteria 2
melakukan pemeriksaan tempat, ruang, dan/atau barang kriteria 3
melakukan pemeriksaan tempat, ruang, dan/atau barang kriteria 4
mengamankan pelaku dan barang bukti
melakukan pemaparan dalam rangka penelaahan usul pemeriksaan bukti permulaan
melakukan pemaparan materi dalam rangka penelaahan tindak lanjut pemeriksaan bukti permulaan
melakukan pendalaman teknis dengan dalam rangka penerbitan surat keputusan pencegahan atau perpanjangan pencegahan atau pencabutan pencegahan ke luar negeri
merumuskan daftar pertanyaan pemeriksaan saksi atau tersangka atau ahli
melakukan pemeriksaan terhadap tersangka
merumuskan permintaan bantuan pihak ketiga
menyusun permintaan izin penggeledahan kepada pengadilan negeri
menyusun permintaan bantuan penggeledahan kepada korwas penyidik pegawai negeri sipil
menyusun permintaan untuk mendapatkan persetujuan penggeledahan kepada pengadilan negeri
merumuskan permintaan bantuan pendampingan atau pengamanan penyitaan ke korwas penyidik pegawai negeri sipil
melakukan penyitaan bahan bukti
menyusun permintaan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan kepada pengadilan negeri
menyusun bahan penelaahan penetapan tersangka
menyusun permintaan bantuan penangkapan dan/atau penahanan kepada korwas penyidik pegawai negeri sipil
menyusun resume berkas perkara
menyusun daftar barang bukti
meneliti pemenuhan syarat teknis maupun administrasi berkas perkara
melakukan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan
membuat surat ketetapan penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan
menyusun informasi kerugian pada pendapatan negara
menyusun pemberitahuan penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan dalam hal wajib pajak telah menyetorkan pokok pajak dan sanksi
menjadi saksi dalam persidangan
memberikan pendapat atau mengisi kuesioner atas informasi yang telah diberikan
melakukan analisis pengaduan kompleksitas sedang
merumuskan laporan hasil pengumpulan bahan dan keterangan kompleksitas sedang
melakukan analisis hasil investigasi kompleksitas sedang
melakukan pengumpulan dan pemetaan data perpajakan wajib pajak dan pihak terkait lainnya dalam rangka penanganan pengaduan
melakukan permintaan keterangan dan/atau bukti dalam penanganan pengaduan kompleksitas sedang
melakukan kegiatan gelar kasus dengan pimpinan dan/atau sejawat atas hasil analisis atau investigasi kompleksitas sedang
melakukan kegiatan gelar kasus dengan pimpinan dan/atau sejawat atas hasil analisis atau investigasi kompleksitas rendah
merumuskan rekomendasi penegakan hukum kompleksitas tinggi dan klasifikasi prioritas utama
merumuskan rekomendasi penegakan hukum kompleksitas sedang
melakukan pemantauan atau asistensi atas tindak lanjut rekomendasi hasil analisis, investigasi, dan/atau hasil pemeriksaan aparat pengawas
merumuskan strategi perolehan data elektronik
melakukan identifikasi tindakan penanganan awal yang dilakukan oleh pihak lain
melakukan identifikasi proses bisnis dan sistem elektronik wajib pajak kompleksitas sedang
menganalisis tingkat urgensi, teknik, dan metode perolehan data elektronik
merumuskan informasi terkait perolehan data elektronik kepada wajib pajak atau pihak terkait
melakukan pengolahan data elektronik kriteria 2
melakukan analisis data elektronik kriteria 2
melakukan penelaahan atas temuan data elektronik hasil kegiatan pengolahan dan analisis data elektronik
merumuskan pendapat terkait teknis pengolahan dan analisis data elektronik
merumuskan laporan forensik digital untuk keperluan persidangan
melakukan pengujian forensik digital dalam rangka projustitia
melakukan uji kerja dan validasi peralatan forensik digital dalam rangka akreditasi laboratorium
melakukan kaji ulang manajemen laboratorium forensik digital
melakukan audit internal laboratorium forensic digital
melakukan kegiatan uji banding laboratorium forensik digital
melakukan uji profisiensi laboratorium forensic digital
melakukan pemeriksaan tujuan lain dalam rangka penagihan pajak kriteria 3
menyusun profil penunggak pajak yang meliputi penelitian atas penunggak pajak dan ketetapan pajak kriteria 4
melakukan pemutakhiran profil penunggak pajak termasuk ketetapan pajak hasil pemeriksaan kriteria 4
merumuskan analisis ketertagihan, daftar prioritas, rencana dan prognosis pembayaran ketetapan pajak hasil pemeriksaan dan/atau penelitian kriteria 3
melakukan validasi atas ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau penelitian dan penagihan pajak tingkat dasar kriteria 4
melakukan validasi atas ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau penelitian dan penagihan pajak tingkat lanjutan kriteria 3
menyusun daftar informasi keberadaan asset wajib pajak atau penanggung pajak kriteria 3
merumuskan skema pembayaran piutang pajak dan pemenuhan komitmen wajib pajak kriteria 3
melakukan verifikasi wajib pajak pailit kriteria 4
melakukan sidang penetapan/sidang boedel pailit kriteria 3
melakukan analisis atau penelitian atas wajib pajak atau penanggung pajak tertentu kriteria 3
melakukan permintaan bantuan penagihan kepada wajib pajak atau penanggung pajak tertentu kriteria 4
melakukan permintaan keterangan atau penjelasan kepada pihak ketiga terkait penagihan pajak kepada wajib pajak atau penanggung pajak tertentu kriteria 4
menyusun sanggahan yang berisi antara lain kronologis atau uraian penjelasan atau jawaban atas gugatan atau peninjauan kembali wajib pajak kriteria 3
melakukan penelitian atas penyusunan surat pembatalan atau pembetulan atau salinan dokumen penagihan pajak dasar kriteria 4
melakukan inventarisasi barang sitaan kriteria 4
melakukan pemeriksaan barang sitaan kriteria 3
menyusun lembar penelitian kewenangan, kelengkapan dan pemenuhan persyaratan sengketa keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar
menyusun matriks sengketa dalam rangka proses penyelesaian sengketa keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk sengketa dengan kriteria 4
menyusun bahan materi pertanyaan dalam rangka pembahasan sengketa keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar
melakukan pembahasan terkait dengan materi yang disengketakan dalam rangka proses penyelesaian sengketa keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk sengketa dengan kriteria 4
menyusun kertas kerja penelitian dalam rangka proses penyelesaian sengketa keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk sengketa dengan kriteria 4
merumuskan laporan penelitian sengketa keberatan sebelum surat pemberitahuan untuk hadir atau laporan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk sengketa dengan kriteria 4
menyusun daftar hasil penelitian keberatan
melakukan pembahasan dan memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan atas hasil penelitian keberatan dengan wajib pajak untuk sengketa dengan kriteria 4
merumuskan laporan hasil penelitian pembahasan dengan wajib pajak untuk sengketa dengan kriteria 4
menyusun lembar penelitian kewenangan, kelengkapan dan pemenuhan persyaratan permohonan nonkeberatan selain pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar
menyusun matriks dalam rangka proses penyelesaian permohonan nonkeberatan selain pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk permohonan dengan kriteria 3
menyusun bahan materi pertanyaan dalam rangka pembahasan permohonan nonkeberatan selain pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar
melakukan pembahasan dalam rangka proses penyelesaian permohonan nonkeberatan selain pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk permohonan dengan kriteria 3
menyusun kertas kerja penelitian dalam rangka proses penyelesaian permohonan nonkeberatan selain pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk permohonan dengan kriteria 3
merumuskan laporan penelitian atas permohonan nonkeberatan selain pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk permohonan dengan kriteria 3
melakukan analisis data atau keterangan atau konfirmasi untuk disampaikan dalam persidangan terkait sengketa kriteria 4
melakukan pembahasan materi sengketa banding atau gugatan di pengadilan pajak dengan pegawai atau pejabat terkait dan/atau menghadirkan pegawai atau pejabat terkait dalam persidangan di pengadilan pajak untuk sengketa kriteria 4
menganalisis data profil dan kompetensi ahli atau saksi dan melakukan permintaan konsultasi atau menghadirkan ahli atau saksi berdasarkan kebutuhan penanganan sengketa banding atau gugatan di pengadilan pajak
melaksanakan proses beracara sidang banding atau gugatan di pengadilan pajak untuk sengketa kriteria 4
merumuskan penjelasan tertulis atas pertanyaan atau perintah majelis hakim pengadilan pajak dan/atau penyataan/penjelasan tertulis pemohon banding atau penggugat untuk sengketa kriteria 4
melakukan proses pengujian bukti sehubungan dengan penanganan sengketa banding atau gugatan di pengadilan pajak untuk sengketa kriteria 4
merumuskan kesimpulan/pendapat akhir atas sengketa banding atau gugatan di pengadilan pajak untuk sengketa kriteria 4
merumuskan berita acara uji bukti atas sengketa banding atau gugatan di pengadilan pajak untuk sengketa kriteria 4
melakukan gelar kasus atas penanganan sengketa berdasarkan perkembangan pelaksanaan persidangan banding atau gugatan di pengadilan pajak
mengevaluasi pemenuhan tertib administrasi keberatan dan nonkeberatan pada unit pelaksana penelaah keberatan
mengevaluasi pemenuhan prosedur, pemenuhan ketentuan formal dan pemenuhan ketentuan material atas keputusan keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk sengketa kriteria 4
menganalisis temuan hasil penelitian, evaluasi, dan penilaian yang ditemukan dalam pelaksanaan penelaahan sejawat keberatan
merumuskan laporan hasil penelaahan sejawat
mengevaluasi ketentuan formal, proses pembuktian, pertimbangan yuridis, dan pengambilan kesimpulan majelis dalam putusan banding atau gugatan dan peninjauan kembali mahkamah agung sengketa kriteria 4
merumuskan rekomendasi teknis berdasarkan hasil evaluasi atas putusan banding, putusan gugatan dan putusan peninjauan kembali
merumuskan memori peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak sengketa kriteria 4
merumuskan kontra memori peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak sengketa kriteria 4
merumuskan pemberitahuan hasil penelitian formal permohonan mutual agreement procedure (MAP)
menyusun pakta integritas dalam rangka mutual agreement procedure (MAP)
melakukan bedah kasus dengan unit kerja terkait dalam rangka perundingan mutual agreement procedure (MAP)
melakukan bedah kasus dengan pemohon dan/atau pihak terkait lainnya sehubungan dengan permintaan mutual agreement procedure (MAP)
menganalisis data yang diperoleh dari pertukaran informasi dalam rangka penyiapan bahan perundingan mutual agreement procedure (MAP)
merumuskan konsep kertas kerja dan laporan penelaahan mutual agreement procedure (MAP) dan perubahannya
merumuskan alternatif posisi runding dan ruang lingkup kesepakatan yang akan dibahas dengan komite pembahas mutual agreement procedure (MAP);
merumuskan naskah posisi atau perubahan naskah posisi dalam rangka perundingan mutual agreement procedure (MAP)
merumuskan laporan hasil perundingan mutual agreement procedure (MAP) dengan negara mitra atau wajib pajak
merumuskan laporan penelaahan mutual agreement procedure (MAP) sumir
melakukan pemberitahuan penghentian perundingan mutual agreement procedure (MAP) kepada wajib pajak
menyusun pemberitahuan tertulis mengenai disetujui atau tidak disetujuinya pembaruan permintaan pelaksanaan mutual agreement procedure (MAP)
menyusun pemberitahuan kepada negara mitra bahwa hasil persetujuan bersama dalam perundingan mutual agreement procedure (MAP) dapat atau tidak dapat ditindaklanjuti
merumuskan laporan penelaahan final mutual agreement procedure (MAP)
melakukan evaluasi pelaksanaan mutual agreement procedure (MAP)
melakukan pemberitahuan kepada negara mitra bahwa permintaan advance pricing agreement (APA) sudah diterima dan diproses sesuai ketentuan domestik
melakukan pemberitahuan tertulis kepada wajib pajak dalam negeri bahwa permohonan advance pricing agreement (APA) dapat atau tidak dapat ditindaklanjuti
melakukan pemberitahuan tertulis kepada negara mitra bahwa permohonan advance pricing agreement (APA) dapat atau tidak dapat ditindaklanjuti
melakukan pemberitahuan tertulis kepada wajib pajak dalam negeri bahwa permohonan peninjauan kembali advance pricing agreement (APA) dapat atau tidak dapat ditindaklanjuti
membuat korespondensi atas kesesuaian dan kelengkapan permohonan advance pricing agreement (APA) atau permohonan peninjauan kembali advance pricing agreement (APA)
menyusun pakta integritas dalam rangka advance pricing agreement (APA)
menganalisis data yang diperoleh dari pertukaran informasi untuk penyiapan bahan perundingan advance pricing agreement (APA)
melakukan analisis kasus advance pricing agreement (APA) dan perubahannya
melakukan penyiapan materi yang akan digunakan dalam penyusunan naskah posisi atau perubahan naskah posisi
merumuskan naskah posisi atau perubahan naskah posisi dalam rangka perundingan advance pricing agreement (APA)
merumuskan laporan hasil perundingan advance pricing agreement (APA) dengan negara mitra atau wajib pajak
menyusun pemberitahuan tertulis kepada negara mitra dan wajib pajak mengenai disetujui atau tidak disetujuinya pembaruan permintaan advance pricing agreement (APA)
menyusun pemberitahuan penghentian perundingan advance pricing agreement (APA)
melakukan pengujian atas fakta atau kebenaran informasi dan bukti yang disampaikan wajib pajak dalam rangka evaluasi advance pricing agreement (APA)
melakukan penelitian terhadap klarifikasi dan dokumen yang disampaikan oleh wajib pajak
merumuskan rencana penanganan sengketa
menganalisis berkas sengketa dan peraturan terkait, klarifikasi, dan/atau konfirmasi kepada pihak terkait
menganalisis kebutuhan menghadirkan saksi dan/atau ahli untuk memperkuat dalil dan bukti
melakukan persidangan sengketa kriteria 1
merumuskan proposal mediasi atau tanggapan proposal mediasi
menganalisis aspek formal dan material atas objek sengketa kriteria 2
merumuskan tanggapan hukum sengketa kriteria 2
merumuskan keberatan (renvoi) atau gugatan atau perlawanan pihak ketiga atau rekonvensi
merumuskan duplik atau replik renvoi atau replik rekonvensi atau keterangan pemerintah tambahan
melakukan identifikasi dan verifikasi dokumen-dokumen yang akan diajukan sebagai alat bukti surat
merumuskan daftar bukti
melakukan konsultasi atau permintaan keterangan tertulis kepada saksi atau ahli terkait sengketa
melakukan analisis atau perumusan tanggapan atau bantahan atas fakta persidangan atau pembuktian pihak lawan
melakukan analisis atas keseluruhan berkas sengketa dalam rangka perumusan kesimpulan
merumuskan laporan penanganan sengketa
merumuskan evaluasi atas putusan sengketa di tingkat sebelumnya
merumuskan memori banding atau kasasi atau peninjauan kembali
merumuskan kontra memori banding atau kasasi atau peninjauan kembali
merumuskan materi pemberian konsultasi
melakukan pendampingan atau asistensi dalam sengketa
menyusun materi pembahasan dalam rangka perumusan pendapat hukum
melakukan pembahasan sengketa dengan pihak-pihak terkait
merumuskan pendapat hukum
melakukan pendalaman atas permasalahan hukum yang akan dikaji dan materi pembahasan
melakukan penelaahan dan pendalaman kajian hukum dengan pihak-pihak terkait
merumuskan kajian hukum
melakukan konsultasi atau pertimbangan hukum atau pemberian nasihat dan/atau saran di bidang hukum
merumuskan rencana perumusan konsep somasi, somasi, konsep tanggapan somasi, atau tanggapan somasi
melakukan pendalaman perumusan konsep somasi, somasi, konsep tanggapan somasi, atau tanggapan somasi
merumuskan konsep somasi, somasi, konsep tanggapan somasi, atau tanggapan somasi
merumuskan rencana pelaporan/pengaduan kepada aparat penegak hukum atau lembaga/instansi lainnya
melakukan pelaporan/pengaduan kepada aparat penegak hukum atau lembaga/instansi lainnya

Jenjang Ahli Madya

Uraian kegiatan Pemeriksa Pajak Ahli Madya, meliputi:

melakukan analisis atas ketentuan teknis perpajakan kriteria 3
menyusun materi substantif ketentuan teknis di bidang perpajakan kriteria 3
melaksanakan sinkronisasi ketentuan, petunjuk pelaksanaan, dan teknis operasional perpajakan dalam rangka menyinergikan ketentuan perpajakan kriteria 3
melakukan diseminasi terkait pelaksanaan strategi atau ketentuan teknis di bidang perpajakan kriteria 3
melakukan kajian aspek substantif ketentuan teknis perpajakan dalam rangka evaluasi kriteria 3
melakukan tugas sebagai saksi atau saksi ahli di bidang perpajakan
menyusun penegasan dan tanggapan atau jawaban tertulis terkait kebijakan perpajakan kriteria 3
melakukan analisis strategi perpajakan atas penerimaan pajak, penghitungan potensi pajak, dan pengawasan kepatuhan wajib pajak kriteria 3
melakukan analisis atas dampak kondisi makro ekonomi, kebijakan perpajakan, dan kebijakan umum terhadap kepatuhan wajib pajak untuk menentukan strategi perpajakan kriteria 3
melakukan analisis atas pembentukan atau renegosiasi kerja sama di bidang perpajakan dengan instansi atau lembaga dalam dan luar negeri kriteria 3
merumuskan analisis teknis operasional di bidang penggalian potensi perpajakan dan pengelolaan penerimaan perpajakan untuk digunakan oleh unit vertikal sebagai penelaah
merumuskan profil dan estimasi penerimaan pajak per wajib pajak kriteria 4
merumuskan prioritas sasaran pengawasan (daftar prioritas pengawasan)
melakukan analisis tanggapan konsultasi teknis perpajakan dari wajib pajak kriteria 4
melakukan analisis kepatuhan formal wajib pajak kriteria 4
merumuskan surat tagihan pajak kriteria 4
melakukan analisis atas kepatuhan material wajib pajak kriteria 4
melakukan analisis atas hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak kriteria 4
melakukan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan kriteria 4
melakukan kunjungan penggalian potensi atau pendalaman proses bisnis ke wajib pajak kriteria 4
melakukan kegiatan pengamatan dalam rangka perluasan basis data perpajakan dan/atau penggalian potensi pajak kriteria 4
melakukan pemeriksaan data konkret atau pemeriksaan tujuan lain (petugas pemeriksa pajak) kriteria 4
menyusun data dan informasi hasil pengawasan perpajakan (alat keterangan) kriteria 4
melakukan analisis dalam rangka menentukan ruang lingkup analisis data, rencana analisis, dan fokus analisis data perpajakan
menentukan ruang lingkup dan kriteria wajib pajak sasaran analisis
merumuskan laporan hasil analisis potensi pajak kriteria 5
melakukan pendalaman analisis dengan pengampu wajib pajak kriteria 5
merumuskan laporan hasil analisis perpajakan yang memuat rekomendasi kebijakan berdasarkan permasalahan pemanfaatan data
melakukan kegiatan pemantauan atau evaluasi atas laporan hasil analisis potensi kriteria 5
merumuskan rencana pengelolaan risiko kepatuhan wajib pajak berdasarkan hasil eksplorasi data statistik atau hasil evaluasi
menganalisis data dan konteks pengembangan manajemen risiko kepatuhan wajib pajak
merumuskan metodologi penilaian risiko yang sesuai melalui analisis atas signifikansi dan prioritisasi risiko
melakukan analisis atas model risiko kepatuhan yang telah dibuat untuk proses peningkatan kualitas
menganalisis bahan untuk penyusunan usulan kebijakan berdasarkan strategi mitigasi risiko kepatuhan wajib pajak
menganalisis bahan untuk pengembangan metodologi analisis sains data
melakukan penelaahan (reviu) atas dokumen potensi keterjadian risiko, laporan penilaian risiko, dan kertas kerja prioritisasi risiko
melakukan penelaahan (reviu) atas hasil pemodelan risiko kepatuhan wajib pajak, perencanaan model, dan penyempurnaan peta kepatuhan
melakukan penelaahan (reviu) atas laporan monitoring, evaluasi, pengembangan pelaksanaan manajemen risiko kasus dan strategi mitigasi risiko
melakukan penelaahan (reviu) atas dokumen pengembangan metodologi analisis sains data, analisis pola kasus, dan visualisasi data
melakukan analisis untuk identifikasi dan pengukuran risiko terkait keamanan data
melakukan analisis atas penyusunan dan pengembangan kebijakan manajemen kualitas data
melakukan analisis atas penyusunan dan pengembangan kebijakan tata kelola data
merumuskan master data dan data referensi
merumuskan desain arsitektur data internal dan eksternal pada enterprise data warehouse (EDW);
merumuskan prosedur integrasi data dan interoperabilitas
melakukan analisis untuk memilih objek evaluasi tata kelola dan atau kualitas data dan informasi
melakukan reviu hasil pemeriksaan
melakukan pendalaman atau pembahasan quality assurance
melakukan reviu atas konsep laporan hasil pemeriksaan
melakukan penelaahan sejawat dan/atau telaah khusus
memberikan keterangan pada proses penyelesaian sengketa atau upaya hukum
melakukan diseminasi peraturan atau kebijakan di bidang pemeriksaan pajak
melakukan pemetaan fokus tema objek pemeriksaan kepatuhan pajak tahunan
merumuskan rencana dan strategi pemeriksaan kepatuhan tahunan nasional
merumuskan program pemeriksaan kepatuhan pajak
merumuskan rencana evaluasi perpajakan
melaksanakan pemeriksaan kepatuhan kriteria 3
melaksanakan evaluasi dan penilaian khusus
melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan kepatuhan
menganalisis data hasil pemeriksaan kepatuhan tahunan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan bidang perpajakan
merumuskan usulan rencana kerja intelijen perpajakan tahunan
melakukan penelaahan atas materi usulan kegiatan intelijen perpajakan
melakukan penelaahan atas materi rencana kerja intelijen perpajakan atau rencana kerja intelijen perpajakan perubahan
melakukan penelaahan atas materi laporan pengumpulan data dan/atau informasi dalam rangka analisis intelijen stratejik perpajakan
melakukan penelaahan atas materi laporan pengumpulan data dan/atau informasi dalam rangka analisis intelijen penggalian potensi perpajakan
melakukan penelaahan atas materi laporan pengumpulan data dan/atau informasi dalam rangka operasi intelijen perpajakan
melakukan pengawasan dan pengendalian (wasdal) pengumpulan data dan/atau informasi operasi intelijen perpajakan risiko tinggi atau berklasifikasi sangat rahasia
melakukan penelaahan atas materi laporan pengumpulan data dan/atau informasi dalam rangka pengembangan informasi, data, laporan, dan pengaduan
melakukan penelaahan atas materi laporan pelaksanaan pengamanan intelijen perpajakan
melakukan pengawasan dan pengendalian (wasdal) kegiatan pengamanan intelijen perpajakan prioritas tinggi
melakukan penelaahan atas materi laporan pelaksanaan penggalangan intelijen perpajakan
melakukan pengawasan dan pengendalian (wasdal) kegiatan penggalangan intelijen perpajakan prioritas tinggi
melakukan pendalaman laporan harian intelijen sumber eksternal dalam rangka koordinasi intelijen negara
melakukan penelaahan atas materi laporan pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen perpajakan
melakukan penelaahan atas materi laporan hasil intelijen perpajakan untuk analisis intelijen stratejik perpajakan
melakukan penelaahan atas materi laporan hasil intelijen perpajakan selain analisis intelijen stratejik perpajakan
melakukan pendalaman materi lembar informasi intelijen perpajakan
melakukan pendalaman materi laporan atensi intelijen perpajakan
melakukan penelaahan atas materi rekomendasi intelijen perpajakan untuk peningkatan kualitas data perpajakan
merumuskan rekomendasi evaluasi teknis kegiatan intelijen perpajakan
menganalisis tindak lanjut informasi, data, laporan, dan pengaduan, atau dokumen terkait pemeriksaan bukti permulaan kriteria 1
menganalisis tindak lanjut informasi, data, laporan, dan pengaduan, atau dokumen terkait pemeriksaan bukti permulaan kriteria 2
menganalisis tindak lanjut informasi, data, laporan, dan pengaduan, atau dokumen terkait pemeriksaan bukti permulaan kriteria 3
menganalisis tindak lanjut informasi, data, laporan, dan pengaduan, atau dokumen terkait pemeriksaan bukti permulaan kriteria 4
merumuskan rencana kerja pemeriksaan bukti permulaan
melakukan penjelasan atas pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan sebagai penanda dimulainya pemeriksaan bukti permulaan
meminta keterangan kepada pihak yang dipanggil kriteria 1
meminta keterangan kepada pihak yang dipanggil kriteria 2
meminta keterangan kepada pihak yang dipanggil kriteria 3
meminta keterangan kepada pihak yang dipanggil kriteria 4
melakukan penelaahan atas laporan pemeriksaan bukti permulaan
melakukan penelaahan atas laporan kejadian tindak pidana di bidang perpajakan
melakukan penelaahan atas laporan penanganan tindak pidana yang diketahui seketika
melakukan penelaahan atas hasil analisis intelijen perpajakan dan usul pemeriksaan bukti permulaan yang diajukan oleh tim lain
melakukan penelaahan tindak lanjut pemeriksaan bukti permulaan yang diajukan oleh tim lain
menyusun rencana penyidikan tindak pidana perpajakan
merumuskan pemberitahuan dimulainya penyidikan tindak pidana perpajakan kepada wajib pajak atau tersangka dan penuntut umum
merumuskan rencana prioritas urutan pemeriksaan
melakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap ahli
merumuskan laporan kemajuan pelaksanaan penyidikan tindak pidana perpajakan
melakukan penelaahan atau gelar perkara penetapan tersangka
melakukan penelaahan atau gelar perkara perkembangan kegiatan penyidikan tindak pidana perpajakan
menyusun hasil penelitian dan pendapat terkait permintaan penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan
melakukan permintaan informasi kepada aparat pengawas atau instansi penegak hukum
melakukan analisis pengelompokan dalam rangka penetapan golongan pengaduan dari masyarakat, wajib pajak, atau pihak lainnya
melakukan analisis pengaduan kompleksitas tinggi dan klasifikasi prioritas utama
merumuskan laporan hasil pengumpulan bahan dan keterangan kompleksitas tinggi dan klasifikasi prioritas utama
merumuskan analisis dan rekomendasi hasil investigasi kompleksitas tinggi dan klasifikasi prioritas utama
melakukan permintaan keterangan dan/atau bukti dalam penanganan pengaduan kompleksitas tinggi dan klasifikasi prioritas utama
melakukan kegiatan gelar kasus atas hasil analisis atau investigasi kompleksitas tinggi dan klasifikasi prioritas utama
melakukan pelimpahan kasus kepada aparat pengawas atau instansi penegak hukum
merumuskan dampak kerusakan atau strategi deteksi dini atas modus perbuatan fraud serta langkah mitigasi
melakukan pemberian keterangan sebagai saksi sebelum persidangan atau ahli di persidangan
melakukan identifikasi proses bisnis dan sistem elektronik wajib pajak kompleksitas tinggi
merumuskan strategi pengolahan dan analisis data elektronik
melakukan pengolahan data elektronik kriteria 3
melakukan analisis data elektronik kriteria 3
memberikan pendapat sebagai ahli di persidangan
melakukan penelaahan atas prosedur, teknik kegiatan pengolahan, dan analisis data elektronik
melakukan kajian pengembangan sumber daya dan/atau regulasi di bidang forensik digital
mengembangkan metodologi forensik digital
merumuskan panduan mutu laboratorium forensik digital
merumuskan panduan teknis laboratorium forensik digital
melakukan pemeriksaan tujuan lain dalam rangka penagihan pajak kriteria 4
merumuskan analisis ketertagihan, daftar prioritas, rencana dan prognosis pembayaran ketetapan pajak hasil pemeriksaan dan/atau penelitian kriteria 4
melakukan validasi atas ketetapan pajak hasil pemeriksaan, penelitian, dan penagihan pajak tingkat lanjutan kriteria 4
menyusun daftar informasi keberadaan asset wajib pajak/penanggung pajak kriteria 4
merumuskan skema pembayaran piutang pajak dan pemenuhan komitmen wajib pajak kriteria 4
melakukan sidang penetapan/sidang boedel pailit kriteria 4
melakukan analisis atas wajib pajak atau penanggung pajak tertentu kriteria 4
menyusun sanggahan yang berisi antara lain kronologis/uraian penjelasan/jawaban atas gugatan atau peninjauan kembali wajib pajak kriteria 4
melakukan penelitian atas penyusunan surat pembatalan/pembetulan/salinan dokumen penagihan pajak lanjutan kriteria 4
melakukan pemeriksaan barang sitaan kriteria 4
merumuskan program perencanaan penanganan sengketa keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar
menyusun hasil analisis bahan, data dan kebutuhan penelitian/pencabutan dan melakukan peninjauan lapangan
menyusun matriks sengketa dalam rangka proses penyelesaian sengketa keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk sengketa dengan kriteria 5
melakukan pembahasan materi yang disengketakan dalam rangka proses penyelesaian sengketa keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk sengketa dengan kriteria 5
menyusun kertas kerja penelitian dalam rangka proses penyelesaian sengketa keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk sengketa dengan kriteria 5
merumuskan laporan penelitian sengketa keberatan sebelum surat pemberitahuan untuk hadir atau laporan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk sengketa dengan kriteria 5
melakukan pembahasan dan memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan atas hasil penelitian keberatan dengan wajib pajak untuk sengketa dengan kriteria 5
merumuskan laporan hasil penelitian pembahasan dengan wajib pajak untuk sengketa dengan kriteria 5
menyusun alat keterangan atas data yang belum terungkap dalam proses pemeriksaan atau ditemukan dalam proses penyelesaian sengketa keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar
merumuskan surat tanggapan atau uraian banding
menyusun hasil analisis bahan, data dan kebutuhan penelitian/pencabutan dan melakukan peninjauan lapangan dalam rangka proses penyelesaian permohonan non keberatan selain pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar
merumuskan surat tanggapan
merumuskan strategi penanganan sengketa banding atau gugatan di pengadilan pajak berdasarkan hasil analisis bahan, resume pokok sengketa, dan matriks sengketa
melakukan analisis data atau keterangan atau konfirmasi untuk disampaikan dalam persidangan, terkait sengketa kriteria 5
melakukan pembahasan materi sengketa banding atau gugatan di pengadilan pajak dengan pegawai atau pejabat terkait dan/atau menghadirkan pegawai/pejabat terkait dalam persidangan di pengadilan pajak untuk sengketa kriteria 5
melakukan pembahasan materi atau konsultasi dengan ahli atau saksi dan/atau menghadirkan ahli atau saksi dalam persidangan di pengadilan pajak
melaksanakan proses beracara sidang banding atau gugatan di pengadilan pajak untuk sengketa kriteria 5
merumuskan penjelasan tertulis atas pertanyaan atau perintah majelis hakim pengadilan pajak dan/atau penyataan/penjelasan tertulis pemohon banding atau penggugat untuk sengketa kriteria 5
melakukan proses pengujian bukti sehubungan dengan penanganan sengketa banding atau gugatan di pengadilan pajak untuk sengketa kriteria 5
merumuskan kesimpulan/pendapat akhir atas sengketa banding atau gugatan di pengadilan pajak untuk sengketa kriteria 5
merumuskan berita acara uji bukti atas sengketa banding atau gugatan di pengadilan pajak untuk sengketa kriteria 5
melakukan penelaahan dan harmonisasi atas penjelasan tertulis, kesimpulan/pendapat akhir atau berita acara uji bukti
melakukan harmonisasi strategi penanganan sengketa berdasarkan perkembangan pelaksanaan persidangan banding atau gugatan di pengadilan pajak
merumuskan program penelaahan sejawat berdasarkan hasil analisis data statistic keputusan keberatan dan/atau nonkeberatan dan pertimbangan kebijakan organisasi
mengevaluasi pemenuhan prosedur, pemenuhan ketentuan formal dan material atas keputusan keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar untuk sengketa kriteria 5
melakukan penelaahan atas hasil evaluasi surat keputusan keberatan dan nonkeberatan
merumuskan risalah temuan penelaahan sejawat
merumuskan rekomendasi hasil penelaahan sejawat berdasarkan laporan hasil penelaahan sejawat
merumuskan laporan hasil pemantauan tindak lanjut penelaahan sejawat
merumuskan program evaluasi putusan pengadilan pajak atau mahkamah agung
mengevaluasi ketentuan formal, proses pembuktian, pertimbangan yuridis, dan pengambilan kesimpulan majelis dalam putusan banding atau gugatan dan peninjauan kembali mahkamah agung sengketa kriteria 5
melakukan penelaahan laporan hasil evaluasi putusan pengadilan pajak atas banding atau gugatan atau putusan peninjauan kembali mahkamah agung atas putusan pengadilan pajak
merumuskan rekomendasi perbaikan peraturan, prosedur dan kebijakan kepada direktorat-direktorat terkait
merumuskan strategi penanganan dan penyusunan memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak
merumuskan memori peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak sengketa kriteria 5
merumuskan kontra memori peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak sengketa kriteria 5
melakukan penelaahan penyusunan memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak
menyusun rencana kerja penelaahan atas kasus mutual agreement procedure (MAP)
merumuskan laporan hasil peninjauan tempat kegiatan usaha dalam rangka perundingan mutual agreement procedure (MAP)
merumuskan surat pemberitahuan pemanfaatan data pertukaran informasi dalam rangka perundingan mutual agreement procedure (MAP)
melakukan pembahasan dengan komite pembahas mutual agreement procedure (MAP)
melakukan perundingan mutual agreement procedure (MAP) dengan negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda
merumuskan naskah persetujuan bersama perundingan mutual agreement procedure (MAP)
menyusun pemberitahuan penolakan pencabutan permohonan/penghentian proses/penolakan permohonan mutual agreement procedure (MAP)
merumuskan materi surat keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai persetujuan bersama sebagai tindak lanjut perundingan mutual agreement procedure (MAP)
merumuskan risalah evaluasi pelaksanaan mutual agreement procedure (MAP)
menyusun atau penyempurnaan kode etik penanganan sengketa perpajakan internasional
merumuskan standar umum atau pelaksanaan atau pelaporan penanganan sengketa perpajakan internasional atau perubahannya
menyusun atau penyempurnaan panduan tata cara perundingan internasional
menyusun atau penyempurnaan perbandingan ketentuan perpajakan antar negara terkait mutual agreement procedure (MAP)
menyusun rencana kerja penelaahan atas permohonan atau peninjauan kembali advance pricing agreement (APA)
merumuskan laporan hasil peninjauan tempat kegiatan usaha dalam rangka perundingan advance pricing agreement (APA)
merumuskan surat pemberitahuan pemanfaatan data pertukaran informasi dalam rangka perundingan advance pricing agreement (APA)
melakukan pembahasan dengan komite pembahas advance pricing agreement (APA)
melakukan perundingan dengan negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda mengenai advance pricing agreement (APA)
merumuskan naskah persetujuan bersama advance pricing agreement (APA)
merumuskan materi surat keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai persetujuan bersama sebagai tindak lanjut perundingan advance pricing agreement (APA)
melakukan pemberitahuan penolakan pencabutan permohonan/penghentian proses/penolakan permohonan advance pricing agreement (APA)
merumuskan materi keputusan pembatalan advance pricing agreement (APA)
merumuskan standar umum atau pelaksanaan atau pelaporan pencegahan sengketa perpajakan internasional atau perubahannya
merumuskan kode etik pencegahan sengketa perpajakan internasional atau perubahannya
merumuskan perbandingan ketentuan perpajakan dalam rangka advance pricing agreement (APA) atau perubahannya
melakukan penelaahan strategi penanganan sengketa yang akan dilakukan
melakukan persidangan sengketa kriteria 2
merumuskan strategi yang diperlukan untuk dituangkan dalam proposal mediasi/tanggapan proposal mediasi
menganalisis aspek formal dan material atas objek sengketa kriteria 3
merumuskan tanggapan hukum sengketa kriteria 3
melakukan penjaminan kualitas atas perumusan materi atau produk sengketa perpajakan lainnya
merumuskan evaluasi penanganan sengketa
memberikan layanan konsultasi bagi pegawai atau pensiunan yang dipanggil aparat penegak hukum atau lembaga/instansi lainnya
merumuskan laporan hasil evaluasi kegiatan pendampingan yang telah dilaksanakan
melakukan penelaahan strategi yang akan diambil dalam merumuskan somasi atau tanggapan somasi
melakukan pembahasan strategi dalam pelaporan/pengaduan kepada aparat penegak hukum atau lembaga/instansi lainnya

Jenjang Ahli Utama

Uraian kegiatan Pemeriksa Pajak Ahli Utama, meliputi:

merumuskan kajian analisis potensi dari kegiatan pemeriksaan, pengujian kepatuhan, dan/atau penegakan hukum atas wajib pajak prominen
melakukan reviu atas pemeriksaan atau penanganan sengketa wajib pajak prominen tertentu
memberikan keterangan di persidangan sebagai ahli perpajakan wajib pajak prominen tertentu
merumuskan kajian atas penyusunan serta pengembangan kebijakan dan peraturan di bidang pemeriksaan
merumuskan rencana, strategi dan evaluasi kegiatan pemeriksaan regional dan/atau nasional
merumuskan rencana kerja tahunan dan/atau program jangka panjang pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan tindak pidana perpajakan
menyusun perubahan dan/atau penyempurnaan kebijakan teknis maupun teknik baru di bidang pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan tindak pidana perpajakan
melakukan pengujian efektivitas peraturan, standar operasi dan prosedur, serta sistem informasi terhadap pencegahan atau penanganan tindak pidana perpajakan, pemeriksaan, dan/atau sengketa perpajakan
merumuskan rekomendasi perbaikan peraturan standar operasi dan prosedur serta sistem informasi terhadap pencegahan tindak pidana di bidang perpajakan
melakukan reviu terhadap rencana kegiatan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan tindak pidana perpajakan
melakukan reviu terhadap konsep laporan pemeriksaan bukti permulaan sebelum penelaahan dilakukan
melakukan reviu terhadap konsep laporan kemajuan sebelum gelar perkara dilakukan
melakukan evaluasi dalam rangka pengendalian mutu pelaksanaan kegiatan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan tindak pidana perpajakan
melakukan gelar perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana perpajakan
melakukan assessment atas pemeriksa bukti permulaan dan/atau penyidik

Grade dan Tunjangan Jabatan

Sebagai referensi, grade jabatan fungsional Pemeriksa Pajak yang kami sampaikan adalah bagaimana grade jabatan fungsional Pemeriksa Pajak pada Instansi Pembina, yaitu Kementerian Keuangan. Maka besar tunjangan kinerja diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan sehingga grade dan tunjangan kinerja untuk jabatan fungsional Pemeriksa Pajak adalah:

Pemeriksa Pajak Ahli Utama dengan grade 13 memiliki tunjangan kinerja sebesar Rp. 5.079.000,-
Pemeriksa Pajak Ahli Madya dengan grade 11 memiliki tunjangan kinerja sebesar Rp. 4.607.000,-
Pemeriksa Pajak Ahli Muda dengan grade 9 memiliki tunjangan kinerja sebesar Rp. 4.179.000,-
Pemeriksa Pajak Ahli Pertama dengan grade 8 memiliki tunjangan kinerja sebesar Rp. 3.980.000,-

Tunjangan jabatan fungsional Pemeriksa Pajak diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan. Namun belum mengakomodir bagi jenjang Ahli Utama, maka tunjangan jabatan fungsional Pemeriksa Pajak adalah sebagai berikut:

Pemeriksa Pajak Ahli Madya sebesar Rp. 1.000.000,-
Pemeriksa Pajak Ahli Muda sebesar Rp. 650.000,-
Pemeriksa Pajak Ahli Pertama sebesar Rp. 325.000,-

Pejabat yang berwenang menilai angka kredit

Pejabat fungsional sangat bergantung pada penilaian pada setiap kegiatannya, namun siapakah yang berwenang dalam menilai hal tersebut. Pemeriksa Pajak dalam hal ini mendapatkan penilaian yang akan ditetapkan oleh:

pimpinan Instansi Pembina untuk angka kredit bagi Pemeriksa Pajak Ahli Utama
pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perpajakan untuk angka kredit bagi Pemeriksa Pajak Ahli Madya
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengelolaan jabatan fungsional pada unit jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi perpajakan untuk angka kredit bagi Pemeriksa Pajak Ahli Pertama dan Pemeriksa Pajak Ahli Muda di lingkungan kantor pusat yang membidangi perpajakan
pejabat pimpinan tinggi pratama pada kantor wilayah yang membidangi perpajakan untuk angka kredit bagi Pemeriksa Pajak Ahli Pertama dan Pemeriksa Pajak Ahli Muda di lingkungan kantor wilayah yang membidangi perpajakan

Regulasi Terkait

Mulai dari pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional Pemeriksa Pajak diatur dalam beberapa peraturan. Oleh sebab itu, berikut adalah regulasi terkait yang mengatur jabatan Ffungsional Pemeriksa Pajak diantaranya:

Peraturan Menteri PAN dan RB

~~Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak~~
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 66 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

Peraturan Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan

Baca juga artikel kami yang lainnya tentang Pengertian Jabatan Fungsional disini.

M. Rizky Saputra Blogger Indonesia sejak tahun 2019.

JF Teori